Analisis Proses Formulasi Kebijakan Smart City di Kota Magelang Periode 2017-2019

Authors

  • Sinta Silfiani Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia Author

DOI:

https://doi.org/10.69836/synergy.v2i1.228

Keywords:

Kebijakan Publik, Smart City, Formulasi Kebijakan Publik, Aktor Kebijakan Publik

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan smart city di Kota Magelang pada periode 2017-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD) dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Smart City di Kota Magelang berlangsung melalui empat tahapan utama, yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda kebijakan, perumusan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan. Temuan penelitian juga mengungkapkan peran dominan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai aktor utama dalam proses formulasi, sementara keterlibatan aktor non negara dan partisipasi publik relatif terbatas. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi kebijakan publik dan smart city dengan menunjukkan bahwa implementasi konsep smart city di tingkat lokal cenderung masih bersifat state centric, dimana proses formulasi kebijakan lebih didominasi oleh aktor pemerintah dibandingkan dengan mekanisme kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan non negara. Temuan ini memperkaya diskursus mengenai tata kelola smart city dengan menegaskan adanya kesenjangan antara idealitas smart city sebagai pendekatan kolaboratif dan praktik formulasi kebijakan masih hierarkis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman empiris mengenai smart city di Kota Magelang, namun juga memberikan implikasi konseptual bagi pengembangan model formulasi kebijakan smart city yang lebih partisipatif dan inklusif.

References

Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik. Bandung : CV Pustaka Setia

Bryson, Jhon M. 2004. What Do When Stakeholders Matter: Stakeholders Identification

and Analysis Techniques. Minneapolis: Hubbert H. Humphrey Institute Of PublicAffairs

Dalias. 2017. Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam Formulasi Kebijakan

MalioboroSebagai Kawasan Semi Pedestrian. Yogyakarta : UGM

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press

Dye, Thomas R. 1995. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice, Hall.

Greenstein, Fred I dan Nelson W. Polsby. 1975. Handbook of Political Science: Micropolitical Theory. Addison Wesley Publishing Company.

Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New

Jersey: Princeton University Press.

Hartarto, Landrikus S. 2016. Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan

BUMD PT MRT Jakarta di Provinsi DKI Jakarta. JIP Universitas Padjadjaran

Hasibuan, Abdurrozzaq & Krianto, Oris S. 2019. Smart City, Konsep Kota cerdas

Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatra Utara. Buletin Utama Teknik Vol. 14, No. 2

Indrayana, Guntur. 2016. Good Governance dan Kebijakan Publik (Studi atas Penerapan

Jakarta Smart City Melalui Aplikasi QLUE Tahun 2016. Laman: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42915/1/GUNTUR%20INDRAYANA-FISIP.pdf

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik.

Yoyakarta: Gava Media. Yogyakarta

Lail, Lutfianah (2017) Implementasi Kebijakan Smart City di Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Marshall, C. dan Gerstl-Pepin, C. (2005). Re-Framing Educational Politics for Social

Justice. Boston: Pearson Education, Inc.

Meijer, Albert & Bolivar, Manuel P Rodrigues. 2015. Governing the smart city: a

review of the literature on smart urban governance. Sage Journal. Laman: https://doi.org/10.1177/0020852314564308

Nugroho, Hermawan cahyo et al. 2014. Koordinasi Pelaksanaan Program

Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. Jurnal Pembangunan dan Lestari Alam. Vol.5 No.2

Purnama, Ridwan dan Sulastri. 2014. Analisis Model Kekuatan Stakeholder dalam

Desain Dan Implementasi Kebijakan UPI. Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis.Vol.5

Putri, Ade M. 2016. Persiapan Kota makassar SebagaiSmart City. Laman :

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20493/SKRIPSI%20ADE%20PUTRI%20MANGULUANG.pdf?sequence=1

Rahmadanita, Annisa. 2018. Implementasi Kebijakan Smart Goverment dalam Rangka

Mewujudkan Smart City di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. vol 44 no 2

Rizka, Olyvia. 2017. Implementasi Smart City Di Kota Malang. Laman :

http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/ekonomipembangunan/article/view/6298

Utami, Tiara. 2014. Aktor-Aktor Kebijakan Publik dalam Pemerintahan. Laman :

https://www.academia.edu/9125600/

Widharetno, Siti M. 2017. Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. Jurnal

Ilmu Administrasi vol 14 no 1

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). PT. Buku Seru

Downloads

Published

2026-06-19

How to Cite

Analisis Proses Formulasi Kebijakan Smart City di Kota Magelang Periode 2017-2019. (2026). Synergy: Journal of Collaborative Sciences , 2(1), 180-199. https://doi.org/10.69836/synergy.v2i1.228

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.